Dirbinpotmas Brigjen Pol Rudy Safirudin Jelaskan Cara Program Poliran Kapolri Kurangi Pengangguran

Ikuti Saluran 110News di WhatsApp
Dirbinpotmas Brigjen Pol Rudy Safirudin Jelaskan Cara Program Poliran Kapolri Kurangi Pengangguran
Dirbinpotmas Korbinmas Baharkam Polri Brigjen Pol Rudy Safirudin menjelaskan mekanisme program Poliran Kapolri dalam menekan angka pengangguran lewat peran Bhabinkamtibmas hingga pemetaan tematik daerah. (Foto: Ist)

JAKARTA, 110 News — Direktur Pembinaan Potensi Masyarakat (Dirbinpotmas) Korbinmas Baharkam Polri Brigjen Pol Rudy Safirudin menjelaskan mekanisme kerja program Polisi Peduli Pengangguran (POLIRAN) yang menjadi prioritas Kapolri Jenderal Pol Suyudi Ario Seto dalam menekan angka pengangguran nasional.

Skema tersebut dirancang untuk menghubungkan langsung masyarakat pencari kerja—dengan prioritas korban pemutusan hubungan kerja (PHK), penyandang disabilitas, dan angkatan kerja usia muda—kepada perusahaan serta lembaga pelatihan vokasi tanpa birokrasi yang berbelit.

Brigjen Pol Rudy Safirudin memaparkan, dalam pelaksanaannya di lapangan, personel Bhabinkamtibmas bertugas melakukan pemetaan menyeluruh terhadap warga di wilayah binaannya yang belum memiliki pekerjaan, mencatat keahlian yang dimiliki, sekaligus menginventarisasi kebutuhan tenaga kerja dari sektor industri setempat.

“Kita ingin Bhabinkamtibmas mengetahui siapa saja masyarakat di wilayahnya yang belum bekerja, apa keahliannya, dan peluang pekerjaan apa yang tersedia. Dengan begitu, bantuan yang diberikan lebih tepat sasaran,” ujar Brigjen Rudy di Jakarta, Rabu (18/11/2026).

Langkah penjemputan bola hingga level akar rumput ini ditempuh merespons tingginya tantangan ketenagakerjaan di Tanah Air. Merujuk data ketenagakerjaan nasional, angka pengangguran terbuka di Indonesia masih berada di kisaran 7,3 juta orang, ditambah sekitar 12,8 juta penduduk yang masuk kategori setengah pengangguran.

Rudy menegaskan, kehadiran Polri melalui Korbinmas Baharkam tidak bertujuan mengambil alih fungsi maupun kewenangan instansi ketenagakerjaan, melainkan memperkuat sinergi lintas sektoral bersama pemerintah daerah, Dinas Tenaga Kerja (Disnaker), Balai Latihan Kerja (BLK), dan pelaku usaha.

“Polri hadir sebagai fasilitator. Kami membantu mempertemukan masyarakat yang membutuhkan pekerjaan dengan perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja. Ini merupakan bentuk nyata kehadiran Polri dalam membantu menyelesaikan persoalan masyarakat,” kata Brigjen Rudy.

Dalam alur program POLIRAN, warga yang belum memenuhi kualifikasi industri tidak langsung dilepas ke bursa kerja, melainkan difasilitasi terlebih dahulu untuk mengikuti peningkatan kompetensi di BLK maupun lembaga pelatihan kerja mitra. Selain itu, kepolisian juga memangkas hambatan administratif dengan mempermudah penerbitan dokumen pendukung kerja, seperti Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK).

Guna memastikan efektivitas penyerapan tenaga kerja, Polri menerapkan pendekatan tematik yang disesuaikan dengan struktur ekonomi masing-masing daerah:

1. Jawa Barat: Difokuskan pada penyerapan tenaga kerja industri dan manufaktur secara luas.

2. Jawa Tengah: Diintegrasikan dengan upaya pemberdayaan masyarakat guna mencegah kerawanan sosial.

3. Jawa Timur: Diarahkan untuk memperkuat sektor agribisnis dan ketahanan pangan.

4. Bali: Dikonsentrasikan pada pemulihan dan penguatan tenaga kerja sektor pariwisata.

5. Batam dan Kepulauan Riau: Menyasar kebutuhan tenaga kerja di sektor maritim serta kawasan industri berikat.

“Potensi setiap daerah berbeda. Karena itu, POLIRAN harus menyesuaikan kebutuhan wilayah dan dunia usaha. Tujuannya agar masyarakat tidak hanya mendapatkan pelatihan, tetapi juga memiliki peluang nyata untuk bekerja,” jelas Rudy.

Program ini juga memberikan afirmasi khusus bagi kelompok rentan, terutama pekerja terdampak PHK dan penyandang disabilitas. Pada setiap gelaran bursa kerja (job fair) POLIRAN, Polri mewajibkan penyediaan aksesibilitas khusus serta mendorong perusahaan membuka lowongan secara inklusif berbasis kompetensi.

Untuk menjaga kredibilitas program, jajaran kepolisian menerapkan pengawasan ketat guna menutup celah praktik percaloan, pungutan liar (pungli), maupun penyebaran informasi lowongan kerja fiktif. Rudy memastikan pencari kerja tidak boleh menjadi korban eksploitasi oknum di lapangan.

Lebih lanjut, ia menggarisbawahi bahwa indikator keberhasilan POLIRAN tidak diukur dari kemeriahan acara bursa kerja atau banyaknya kuota lowongan yang dipajang, melainkan dari validitas data penempatan kerja yang dipantau dan dievaluasi secara berkala oleh jajaran kepolisian daerah.

“Jangan sampai program ini berhenti pada kegiatan seremonial. Yang harus kita pastikan adalah berapa masyarakat yang benar-benar mendapatkan pekerjaan dan bagaimana keberlanjutannya. Itu ukuran keberhasilan POLIRAN,” tegasnya.

Redaksi 110news
Mada Mahfud

Jurnalis peliputan fakta hukum, kamtibmas, dan profil tokoh kepolisian & kemasyarakatan.