JAKARTA, 110 News – Dugaan pelanggaran berat berupa akses ilegal (illegal access) dan penyalahgunaan wewenang menyeret seorang perwira tinggi (Pati) Polri berinisial EHS ke meja persidangan internal. Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) Polri menjadwalkan Sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) terhadap yang bersangkutan di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (17/11/2026) besok.
Kasus dugaan pelanggaran etik ini berkaitan dengan penggunaan fasilitas akses di lingkungan Bagian Monitoring Biro Operasi dan Pengendalian Operasional (Bagmon Robinopsnal) Bareskrim Polri.
Perbuatan tersebut diduga dilakukan saat EHS menjabat sebagai Kabagmon maupun ketika mengemban tugas sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Kabagmon Robinopsnal Bareskrim Polri.
Selain permufakatan dalam melakukan akses ilegal, terduga pelanggar juga dipersangkakan melakukan tindakan ketidakprofesionalan serta ketidakproseduralan dalam menjalankan tugasnya.
Atas perbuatannya, EHS disangkakan melanggar Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri juncto ketentuan dalam Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.
Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divhumas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko menegaskan proses pemeriksaan etik ini dijalankan sesuai koridor hukum internal.
“Sidang KKEP dijadwalkan berlangsung pada Selasa, 17 November 2026. Pelaksanaan sidang ini merupakan bagian dari mekanisme penegakan kode etik profesi di lingkungan Polri,” ujar Trunoyudo di Jakarta, Senin (16/11/2026).
Untuk mengadili perkara dugaan pelanggaran etik tersebut, Polri menunjuk lima perwira tinggi sebagai perangkat persidangan. Komjen Pol. Dr. Hendro Pandowo ditunjuk sebagai Ketua Komisi merangkap anggota, didampingi Irjen Pol. Agus Dwi Hermawan sebagai Wakil Ketua Komisi merangkap anggota.
Sementara posisi anggota komisi diisi oleh Irjen Pol. Dr. Untung Widiatmoko, Irjen Pol. Arie Ardian Rishadi, serta Irjen Pol. Toni Ariadi Efendi.
Trunoyudo memastikan jalannya persidangan terhadap Pati Polri tersebut akan dilakukan secara transparan dan terukur guna menjaga marwah institusi.
“Seluruh rangkaian persidangan dilaksanakan sebagai bagian dari mekanisme penegakan Kode Etik Profesi Polri, dengan mengedepankan prinsip profesional, prosedural, dan proporsional, serta menjunjung tinggi etika, objektivitas, dan akuntabilitas,” katanya. (*)