JAKARTA, 110 News – Polda Metro Jaya memastikan tidak melakukan penangkapan maupun upaya paksa terhadap mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri, saat mendatangi lokasi lapangan bulutangkis tempatnya beraktivitas.
Langkah penyidik Ditreskrimsus Polda Metro Jaya mendatangi Firli Bahuri pada Rabu (11/11/2026) malam tersebut murni untuk menindaklanjuti sikap tidak kooperatif purnawirawan jenderal bintang tiga kepolisian itu dalam proses penegakan hukum.
Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto menjelaskan, tindakan mendatangi Firli di gelanggang olah raga (GOR) dilakukan akibat yang bersangkutan mangkir berulang kali dari agenda pemeriksaan perkara dugaan korupsi dan pemerasan.
“Kehadiran personel Ditreskrimsus Polda Metro Jaya ke lokasi GOR Bulutangkis dalam rangka menindaklanjuti ketidakhadiran FB dalam dua kali pemanggilan pemeriksaan,” ujar Budi melalui pesan singkat, Rabu (11/11/2026).
Budi menegaskan pertemuan di arena olahraga tersebut tidak berlanjut ke tindakan pemborgolan atau pembawaan secara paksa. Firli disebut melunak dan berjanji akan memenuhi panggilan pemeriksaan yang dijadwalkan penyidik dalam waktu dekat.
“Yang bersangkutan menyampaikan akan hadir dalam rangka panggilan pemeriksaan yang akan segera dilakukan oleh penyidik,” tutur Budi.
Pengacara Firli Bahuri, Ian Iskandar, turut membantah isu yang beredar liar mengenai penangkapan kliennya malam itu. Ia menyebut kabar penangkapan mantan pimpinan lembaga antirasuah tersebut tidak berdasar.
“Hoaks,” tegas Ian singkat saat dikonfirmasi.
Perjalanan hukum Firli Bahuri bermula dari laporan masyarakat pada 12 Agustus 2023 terkait dugaan pemerasan dalam penanganan perkara korupsi di Kementerian Pertanian (Kementan). Polda Metro Jaya lantas menaikkan status perkara ke tahap penyidikan pada Oktober 2023.
Sejumlah penggeledahan digelar pada 26 Oktober 2023, termasuk di kediaman Firli kawasan Bekasi dan rumah singgah di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, yang sempat menuai sorotan karena tak terdaftar dalam Lapor Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).
Polda Metro Jaya resmi menetapkan Firli Bahuri sebagai tersangka pada 22 November 2023. Firli dijerat dugaan pemerasan, penerimaan gratifikasi, maupun janji terkait penanganan perkara mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL). Penyidik turut menyita dokumen transaksi valuta asing bernilai sekitar Rp7 miliar.
Meski Firli sempat mengajukan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Hakim Tunggal memutuskan menolak gugatan tersebut pada 19 Desember 2023 sehingga status tersangkanya sah secara hukum.
Secara paralel, Dewan Pengawas (Dewas) KPK menyatakan Firli terbukti melanggar kode etik berat pada 27 Desember 2023 atas interaksi langsung dengan pihak berperkara, hingga merekomendasikan pengunduran dirinya dari jabatan Ketua KPK sebelum akhirnya dipecat resmi oleh Presiden.
Dugaan penyelewengan Firli kian menguat dalam persidangan tindak pidana korupsi SYL pada Juni 2024, di mana mantan Sekjen Kementan Kasdi Subagyono memberikan kesaksian adanya penyetoran uang sebesar Rp800 juta kepada Firli.
Tak berhenti di situ, pada Agustus 2024 Polda Metro Jaya turut meningkatkan penyidikan perkara dugaan pelanggaran Pasal 36 UU KPK mengenai larangan pimpinan KPK berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan pihak berperkara.
Walau berkas perkara sempat berulang kali dikembalikan kejaksaan (P-19) untuk melengkapi petunjuk formal dan material, Polda Metro Jaya menegaskan penanganan kasus korupsi dan pemerasan Firli Bahuri tetap berjalan hingga siap disidangkan di pengadilan.