JAKARTA, 110 News – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menerima kunjungan sepuluh mantan Kapolri di kediamannya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Minggu (8/11/2026).
Pertemuan tertutup itu berlangsung di tengah bergulirnya pengusutan kasus dugaan penyadapan dan akses ilegal berkaitan informasi elektronik yang menjerat sejumlah perwira tinggi kepolisian, termasuk mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo.
Berdasarkan tayangan video dari akun YouTube Sekretariat Presiden, Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto hadir mendampingi dan memperkenalkan jajaran mantan pimpinan tertinggi Korps Bhayangkara tersebut kepada Presiden Prabowo Subianto.
“Kami bersama dengan para purnawirawan pimpinan Polri hadir untuk terus berkomitmen menjaga solidaritas dan stabilitas institusi,” kata Jenderal Suyudi Ario Seto saat memperkenalkan jajaran senior kepolisian di kediaman Presiden.

Dari jajaran purnawirawan yang hadir, tampak di antaranya Roesmanhadi, Bambang Hendarso Danuri, Surojo Bimantoro, Sutanto, Badrodin Haiti, Rusdiharjo, Timur Pradopo, Sutarman, Da’i Bahtiar, hingga Tito Karnavian. Namun, Idam Azis tidak tampak dalam rombongan mantan Kapolri itu.
Selain itu, jajaran pejabat aktif kepolisian juga terlihat hadir, seperti Kepala Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri Komjen Pol. Asep Safrudi yang bertindak sebagai ketua tim khusus penanganan kasus penyadapan ini.
Sementara Presiden Prabowo didampingi oleh Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.
Pertemuan ini menjadi sorotan publik lantaran Bareskrim Polri sebelumnya menetapkan Listyo Sigit bersama Kepala Divisi Hukum Polri Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution dan Widyaiswara Kepolisian Utama TK1 Sespim Lemdiklat Polri Irjen Eko Hadi Santoso sebagai tersangka.
Berdasarkan temuan awal penyidik, aksi penyadapan dan akses ilegal tersebut tidak hanya menyasar Prabowo, melainkan juga menyasar jajaran menteri, tokoh politik, pengusaha, media, hingga tokoh masyarakat.
Atas perbuatan tersebut, para tersangka disangkakan melanggar Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman pidana penjara 10 tahun, Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) KUHP dengan ancaman penjara 6 tahun, serta Pasal 31 ayat (1) UU ITE dengan ancaman pidana penjara paling lama 8 tahun.
Dugaan pelanggaran hukum ini pun mendapat atensi dari pihak istana. Pemerintah menilai tindakan penyadapan terhadap Presiden dan pejabat negara sebagai ancaman serius terhadap keamanan nasional.
“Pemerintah mengategorikan tindak pidana penyadapan ilegal ini sebagai bentuk tindakan makar yang merusak tata kelola negara,” tegas Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi saat memberikan keterangan terkait penanganan kasus tersebut.
Hingga saat ini, tim khusus Bareskrim Polri masih terus melakukan pendalaman guna menuntaskan penyidikan dan membongkar seluruh jaringan yang terlibat dalam kasus penyadapan ilegal tersebut. (*)