Sidang Kode Etik EHS Berlangsung Hari Ini, Dipimpin Komjen Hendro Pandowo

Ikuti Saluran 110News di WhatsApp
Sidang Kode Etik EHS Berlangsung Hari Ini, Dipimpin Komjen Hendro Pandowo
Komjen Hendro Pandowo pimpin sidang KKEP terhadap EHS terkait dugaan penyalahgunaan wewenang. Foto: doc. Polri

JAKARTA, 110 News – Sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) terhadap anggota Polri berinisial EHS masih berlangsung di Ruang Sidang Biro Wassidik Lantai 2, Gedung Bareskrim Polri, Mabes Polri, Jakarta, Selasa (17/11/2026). Persidangan maraton yang dimulai sejak pukul 09.00 WIB tersebut dipimpin langsung oleh Komjen Pol. Dr. Hendro Pandowo, M.Si.

Dalam persidangan etik ini, Komjen Hendro Pandowo bertindak sebagai Ketua Komisi merangkap anggota. Ia didampingi oleh Wakil Ketua Komisi Irjen Pol. Agus Dwi Hermawan, S.H., S.I.K., serta tiga anggota komisi berpangkat jenderal bintang dua, yakni Irjen Pol. Dr. Untung Widyadmoko, S.I.K., M.H., Irjen Pol. Ari Ardian Prisadi, S.I.K., M.Si., dan Irjen Pol. Tony Hariyadi Effendi, S.H., S.I.K., M.H., M.M.

Terduga pelanggar berinisial EHS disidang atas dugaan pelanggaran berat saat menjabat sebagai Kepala Bagian Monitoring dan Analisis (Kabagmon) maupun Pelaksana Tugas (Plt.) Kabagmon Robinopsnal Bareskrim Polri.

Ia diperiksa terkait dugaan penyalahgunaan wewenang, tindakan tidak profesional serta tidak prosedural, hingga dugaan akses ilegal dengan memanfaatkan kewenangannya di lingkungan Bagmon Robinopsnal Bareskrim Polri.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko, S.I.K., M.I.Kom., mengonfirmasi bahwa jalannya persidangan masih terus berproses hingga keterangan resmi disampaikan kepada awak media.

“Pada hari ini kami menyampaikan pembaruan informasi resmi terkait penegakan disiplin dan kode etik profesi di lingkungan Polri sebagai wujud komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas institusi,” kata Trunoyudo dalam keterangannya di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (17/11/2026).

Guna menjamin objektivitas persidangan sesuai ketentuan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri, perangkat sidang dihadirkan secara lengkap.

Tercatat dua pendamping hukum dari Divisi Hukum (Divkum) Polri ditunjuk sebagai pembela, berhadapan dengan dua personel Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) Polri selaku penuntut.

Selain pengawasan internal, Polri juga melibatkan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) sebagai unsur pengawas eksternal untuk memantau langsung jalannya sidang di Gedung Bareskrim.

Trunoyudo menegaskan bahwa institusinya tidak akan memberikan perlakuan khusus terhadap EHS meskipun yang bersangkutan pernah menduduki jabatan strategis di Bareskrim Polri.

“Polri menjunjung tinggi prinsip equality before the law bahwa setiap anggota memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum tanpa membedakan pangkat maupun jabatan,” tegasnya.

“Tidak ada impunitas atau perlakuan istimewa. Kami menegaskan sikap tanpa toleransi terhadap segala bentuk pelanggaran profesi,” lanjut Trunoyudo.

Mengacu pada aturan KKEP, pelanggaran berat yang terbukti dalam persidangan etik dapat berujung pada sanksi administratif mulai dari demosi, penempatan pada tempat khusus, hingga Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH). Namun, putusan akhir terhadap EHS masih menunggu seluruh rangkaian pemeriksaan saksi dan pembelaan rampung.

“Perkembangan resmi mengenai hasil persidangan akan kami sampaikan lebih lanjut kepada rekan-rekan media sebagai bentuk pertanggungjawaban publik,” pungkasnya.

Redaksi 110news
Mada Mahfud

Jurnalis peliputan fakta hukum, kamtibmas, dan profil tokoh kepolisian & kemasyarakatan.