BEKASI – Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo meminta para pengusaha tidak lagi melihat pekerja semata-mata sebagai tenaga kerja, melainkan sebagai aset, mitra, dan bagian dari keluarga besar perusahaan guna menciptakan iklim investasi yang aman serta berkeadilan.
Kapolri menyampaikan hal itu di hadapan sekitar 2.000 pekerja dari 1.200 perusahaan dalam acara Konsolidasi Akbar Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) yang mengusung tema ‘Hubungan Industrial, Berkeadilan dan Kondusivitas Investasi’ di Kawasan Industri MM2100, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Jumat (11/9/2026).
Kapolri menilai ruang dialog yang mulai dibangun antara serikat pekerja dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dalam membahas draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja merupakan langkah tepat untuk menyelesaikan perbedaan pandangan tanpa mengorbankan salah satu pihak.
“Saya sangat senang mendengar bahwa pembicaraan terkait dengan draf Undang-Undang Ciptaker dimulai dengan pembicaraan bersama antara teman-teman dari serikat pekerja dengan Apindo. Ini adalah permulaan yang sangat baik dan tentunya harus dipertahankan,” kata Kapolri.
Menurut Kapolri, menjaga keseimbangan antara hak buruh dan kelangsungan bisnis menjadi prioritas krusial di tengah gejolak ekonomi serta dinamika geopolitik global yang membayangi sektor ketenagakerjaan nasional.
“Kalau kita bicara kesejahteraan buruh, perusahaannya juga harus tetap hidup dan berkembang. Di situlah kita harus menemukan titik keseimbangan untuk kepentingan bersama,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Kapolri juga memberikan jaminan kepastian hukum dan keamanan bagi para investor di kawasan industri dengan mengimbau pihak manajemen perusahaan untuk tidak ragu melaporkan segala bentuk tindakan intimidasi maupun pungutan liar.
“Investasi harus tetap kondusif, tetapi hak-hak buruh juga harus terus dijaga dan diperjuangkan. Semua harus berjalan seimbang,” tegasnya.
Selain menekankan masalah hubungan industrial, Kapolri turut meninjau keberadaan SMK Mitra Industri MM2100 sebagai modal penting penyiapan sumber daya manusia agar tenaga kerja lokal mampu menempati posisi strategis hingga tingkat manajerial di masa depan. (*)
