JAKARTA – Polri menjamin perlindungan terhadap kebebasan menyampaikan pendapat di ruang publik sembari mengimbau masyarakat menjaga kedamaian dan keutuhan bangsa menjelang pergerakan massa di Jakarta, Rabu (26/8/2026).
Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir menegaskan kebebasan berekspresi merupakan bagian sah dari sistem demokrasi yang wajib dihormati. Meski demikian, penyampaian aspirasi hendaknya tetap memperhatikan hak-hak warga negara lainnya dan tidak mengganggu ketertiban umum.
“Polri menghormati hak setiap warga negara untuk menyampaikan pendapat dan aspirasi. Namun, mari kita bersama-sama memastikan penyampaian aspirasi tersebut dilakukan secara tertib, damai, dan bertanggung jawab,” ujar Johnny.
Guna mengawal iklim demokrasi yang sehat, Polri mengedepankan pengamanan berbasis pendekatan humanis dan profesional. Langkah ini bertujuan memastikan penyampaian aspirasi berjalan lancar sekaligus menjaga agar roda aktivitas masyarakat luas tidak terganggu.
Johnny juga mengingatkan agar perbedaan pandangan tidak dijadikan dalih untuk merusak perpecahan sosial. Kedewasaan berdemokrasi, menurut dia, tercermin dari kemampuan masyarakat dalam mengutamakan dialog dan persaudaraan di atas kepentingan kelompok.
“Persatuan dan kesatuan adalah modal utama bangsa. Perbedaan pendapat merupakan hal yang wajar dalam demokrasi, tetapi kepentingan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia harus tetap menjadi semangat kita bersama,” tuturnya.
Di samping itu, pihak kepolisian meminta publik agar lebih kritis dan tidak mudah terprovokasi oleh sebaran informasi yang belum jelas kebenarannya. Isu atau disinformasi yang beredar di tengah rencana penyampaian aspirasi berpotensi memperkeruh suasana jika tidak disikapi dengan bijak.
“Melalui semangat persatuan dan kedewasaan berdemokrasi, kita berharap setiap aspirasi dapat disampaikan dengan baik tanpa mengorbankan keamanan, ketertiban, dan persaudaraan sesama anak bangsa,” kata Johnny. (*)
