JAKARTA, 110 News — Kinerja Polri dalam menjaga stabilitas keamanan nasional perlu diimbangi dengan reformasi pelayanan publik dan penegakan hukum yang berkeadilan. Keberhasilan operasional di lapangan dinilai belum menjadi jaminan keberhasilan reformasi institusi kepolisian secara menyeluruh.
Pengamat Kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Bambang Rukminto menyatakan penilaian terhadap kinerja kepolisian harus dilakukan secara proporsional.
Tolok ukur utama tidak hanya terletak pada kuantitas pengungkapan kasus, melainkan pada kemudahan masyarakat dalam memperoleh keadilan.
”Polri tetap menjalankan fungsi menjaga keamanan, menangani kejahatan, dan mengamankan agenda nasional. Namun, keberhasilan operasional tidak otomatis berarti reformasi kepolisian berhasil,” ujar Bambang di Jakarta, Senin (19/102026).
Dia menyoroti fenomena sosial mengenai laporan masyarakat yang kerap baru ditindaklanjuti secara cepat setelah beredar luas di media sosial.
Menurut dia, responsivitas saluran pengaduan resmi harus diperkuat agar penanganan perkara berjalan profesional tanpa membedakan status perkara.
”Ukuran keberhasilan pengawasan bukan berapa banyak kanal pengaduan yang dibuat, tetapi seberapa efektif kanal tersebut menghasilkan koreksi dan keadilan bagi korban,” tegasnya.
Terkait pencapaian survei kepercayaan publik yang menunjukkan tren positif, Bambang mengingatkan agar data tersebut dibaca secara komprehensif bersama dengan pengalaman warga saat mengakses layanan kepolisian.
Dia menilai pelayanan yang adil, responsif, dan bebas dari diskriminasi menjadi kunci dalam menjaga legitimasi institusi di mata hukum dan masyarakat. (*)
