JAKARTA, 110 News – Langkah kaki jajaran pejabat utama Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dipimpin Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto mengarah mantap menuju Gedung Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah di Jakarta Pusat, Rabu (28/10/2026).
Pertemuan hangat bersama Ketua Umum PP Muhammadiyah, Prof. Haedar Nashir, tersebut bukan sekadar silaturahmi formal biasa.
Di balik obrolan santai namun berbobot itu, terajut sebuah komitmen besar untuk menegakkan nilai amar makruf nahi mungkar—mengajak pada kebaikan sekaligus mencegah potensi kejahatan di tengah masyarakat.
Prinsip amar makruf nahi mungkar yang berakar kuat dalam ajaran Islam dan napas perjuangan Muhammadiyah kini berkelindan erat dengan tugas pokok kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).
Polri menyadari betul bahwa memelihara kedamaian negeri tidak bisa hanya mengandalkan pendekatan hukum semata, melainkan butuh fondasi moral dan sosial yang kokoh dari organisasi kemasyarakatan keagamaan terbesar di Indonesia.
Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto menyampaikan apresiasi mendalam atas konsistensi Muhammadiyah yang tanpa lelah terus mendampingi Polri, bahkan hingga ke pelosok pelosok Nusantara. Dalam keterangannya di Jakarta, Kapolri menegaskan bahwa kolaborasi dakwah dan pelayanan sosial selama ini telah terbukti ampuh menjaga keutuhan umat dan bangsa.
“Kami sangat berterima kasih dan mengapresiasi atas dukungan PP Muhammadiyah dan jajaran sampai ke pelosok-pelosok Nusantara bersama anggota Polri. Selama ini kita bisa bersinergi dan berkolaborasi dalam kegiatan dakwah maupun kegiatan umat di Indonesia,” ujar Suyudi.
Lebih lanjut, Kapolri menekankan pentingnya pembagian peran yang saling melengkapi antara aparat penegak hukum dan elemen keagamaan. Ketika Polri hadir sebagai pengayom dan penindak hukum, Muhammadiyah hadir dengan daya pencerahannya melalui saluran pendidikan serta keagamaan.
Fokus utama dari sinergi ini berorientasi pada pencegahan sejak dini (early prevention). Ancaman modern yang merusak moral serta perekonomian warga seperti maraknya judi daring (online), peredaran narkotika, penipuan digital, hingga aksi kejahatan jalanan, geng motor, dan balap liar menjadi target utama yang harus dibendung bersama.
Edukasi dan literasi akan digencarkan masuk ke ruang-ruang publik terdepan—mulai dari mimbar tempat ibadah, ruang kelas di sekolah, kampus, hingga lingkungan pesantren.
“Kami dan Muhammadiyah sudah sepakat akan bahu-membahu bersinergi di lapangan, bagaimana kita memberikan edukasi dan literasi kepada masyarakat, baik di tempat-tempat ibadah, sekolah-sekolah, kampus-kampus, maupun pesantren-pesantren,” tegas Kapolri.
Guna memastikan pesan-pesan pencegahan ini meresap hingga ke unit terkecil masyarakat, pendekatan humanis turut dihadirkan. Polri mengintensifkan program kemasyarakatan berbasis keagamaan, seperti Subuh keliling, salat Subuh berjemaah, Jumat keliling, serta program Minggu Kasih dan silaturahmi di rumah ibadah agama lainnya.
Langkah ini dirancang untuk membangun toleransi antarumat beragama, mempererat ikatan emosional warga dengan aparat, sekaligus mendeteksi dini potensi gangguan keamanan dari lingkungan RT dan RW.
Gayung pun bersambut. Ketua Umum PP Muhammadiyah Prof. Haedar Nashir menyambut positif arah kolaborasi strategis tersebut. Ia menilai Polri dan Muhammadiyah memiliki titik temu yang sangat kuat karena sama-sama berinteraksi langsung di garis terdepan kehidupan bermasyarakat dan memikul tanggung jawab menjaga keberlangsungan hidup berbangsa.
“Apalagi Polri sekarang kan Polri untuk masyarakat, dan Muhammadiyah berada di masyarakat,” tutur Haedar.
Haedar juga menyoroti bagaimana problem kebangsaan saat ini kian kompleks. Ancaman judi online yang menggerogoti ekonomi keluarga, bahaya laten narkoba, hingga jeratan lintah darat atau pinjaman yang merugikan warga membutuhkan benteng pertahanan sosial yang tebal.
Penindakan hukum perlu diimbangi dengan peningkatan daya tahan (resilience) masyarakat agar tidak gampang terjerumus pada praktik-praktik destruktif tersebut.
“Kami tadi bersepakat untuk meningkatkan daya tahan masyarakat agar tidak terjebak pada narkoba, pada judi online, maupun perjudian lain, bahkan lintah darat dan hal-hal lain yang merugikan hidup masyarakat,” katanya.
Tidak hanya soal penyakit masyarakat, Haedar turut menggarisbawahi keadaban dalam berdemokrasi. Kebebasan menyampaikan aspirasi, baik secara langsung di jalanan maupun lewat riuhnya media sosial, merupakan hak warga negara yang dijamin undang-undang.
Namun, kebebasan tersebut wajib dibarengi rasa tanggung jawab tinggi demi menjaga martabat bangsa serta menghindari benturan fisik maupun konflik sosial.
Di akhir perbincangan, Haedar menegaskan bahwa jalan terbaik dalam menyelesaikan dinamika kebangsaan adalah ikhtiar dialogis, bukan konfrontasi yang memicu perpecahan.
“Yang diperlukan sekarang adalah kebersamaan. Sehingga masalah-masalah yang timbul bisa kita dialogkan bersama, diskusikan bersama, dan cari solusi bersama,” tutup Haedar.
Pertemuan strategis di Jakarta Pusat ini melahirkan optimisme baru. Lewat perpaduan nilai amar makruf nahi mungkar dan profesionalisme kepolisian, kolaborasi Polri dan Muhammadiyah diyakini mampu menciptakan tatanan masyarakat yang aman, kondusif, toleran, serta berkemajuan.
