JAKARTA, 110 News –Persatuan Purnawirawan (PP) Polri menegaskan dukungan penuh terhadap langkah tegas Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto dalam menindak dugaan tindak pidana penyadapan ilegal, pengambilan data elektronik, dan akses ilegal yang melibatkan oknum anggota Polri.
Ketegasan Kapolri tersebut dinilai sebagai langkah bersih-bersih institusi yang murni berlandaskan penegakan hukum demi menjaga integritas Korps Bhayangkara.
Pernyataan dukungan tersebut disampaikan secara langsung dalam audiensi jajaran pengurus PP Polri bersama Kapolri di Lobby Utama Gedung Rupatama Mabes Polri, Jakarta, Kamis (5/11/2026). Pertemuan ini dihadiri langsung oleh Ketua Umum PP Polri Jenderal Polisi (Purn.) Bambang Hendarso Danuri bersama deretan senior purnawirawan, serta didampingi oleh Pejabat Utama (PJU) Mabes Polri.
Langkah hukum yang diambil Mabes Polri berpatokan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), khususnya Pasal 31 juncto Pasal 47 yang mengatur ancaman sanksi pidana berat terhadap tindakan intersepsi atau penyadapan ilegal.
Menanggapi dukungan penuh dari para purnawirawan, Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto menyampaikan apresiasi mendalam. Ia menegaskan bahwa masukan dan moral dari para senior menjadi benteng penguat Polri dalam menghadapi dinamika pelaksanaan tugas.
Kapolri menekankan bahwa proses hukum terhadap perwira yang diduga terlibat dalam aksi penyadapan ilegal ini murni untuk kepentingan pembenahan internal, bukan karena dinamika politik atau perebutan pengaruh di tubuh kepolisian.
“Kami sangat bersyukur dan berterima kasih atas kedatangan Ketua Umum PP Polri beserta pengurus. Beliau-beliau adalah para senior sekaligus orang tua kami yang selama ini telah berkontribusi memberikan masukan, saran, dan penguatan,” ujar Kapolri.
“Kami ingin Polri tetap solid dan tetap menjadi sandaran masyarakat. Kami meyakinkan bahwa ini semua murni dalam bentuk penegakan hukum dan tidak ada kaitannya dengan persaingan atau apa pun. Ini murni untuk kebaikan institusi Polri yang kita cintai dalam rangka memberikan pelayanan dan pengayoman kepada masyarakat, bangsa, dan negara,” tegas Jenderal Suyudi.
Dalam kesempatan itu, Kapolri turut menginstruksikan seluruh jajaran Polri di Indonesia agar tidak terdistraksi, tetap fokus menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), serta memperkuat kehadiran polisi di lapangan melalui semangat Polisi Bersama Masyarakat.
Sementara itu, Ketua Umum PP Polri Jenderal Polisi (Purn.) Bambang Hendarso Danuri mengungkapkan bahwa pihak purnawirawan telah memantau perkembangan kasus ini sejak awal. Sebelum audiensi berlangsung, PP Polri juga telah menerima penjelasan perihal penanganan perkara dari Wakapolri atas delegasi Kapolri.
Bambang menegaskan, meski para senior merasa prihatin atas insiden pelanggaran hukum oleh oknum internal, mereka mengapresiasi keberanian dan kejelian Jenderal Suyudi dalam mengeksekusi penegakan hukum tanpa pandang bulu.
“Apa yang disampaikan Bapak Kapolri kepada kami bahwa ini bukan persaingan antara Kapolri dan mantan Kapolri. Ini murni ada peristiwa pidana yang dilakukan oleh oknum-oknum anggota Polri. Dengan kejelian dan keberanian Bapak Kapolri, beliau melakukan tindakan tegas,” ungkap Bambang.
Selain memberikan dukungan penanganan kasus, PP Polri juga menyampaikan tujuh pesan moral kepada Kapolri dan jajaran PJU Mabes Polri. Pesan moral tersebut mencakup apresiasi atas sinergi Polri bersama TNI, kementerian, dan lembaga instansi negara, serta ucapan terima kasih atas perhatian Presiden RI terhadap kinerja kepolisian.
Bambang menyoroti pula capaian kepercayaan publik terhadap Polri yang terus menunjukkan tren positif hingga menyentuh angka 80 persen. Capaian ini dinilai sebagai bukti nyata dari efektivitas program pengayoman yang menyentuh masyarakat.
“Ini merupakan sesuatu yang luar biasa yang dilakukan oleh Bapak Kapolri dan seluruh jajaran. Kami mendukung kebijakan Bapak Kapolri dengan semangat Polisi Bersama Masyarakat, sehingga kehadiran anggota Polri di tengah masyarakat sangat dirasakan keberadaannya,” tuturnya.
Melalui pertemuan ini, penindakan tegas terhadap kasus penyadapan ilegal diharapkan tidak hanya memberikan efek jera bagi oknum yang melanggar hukum, tetapi juga semakin memperkokoh soliditas internal dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap profesionalisme Polri.
